Pemkab Kampar Gandeng UGM Gali Potensi Desa
INDRAGIRIONE.COM, YOGYAKARTA - Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdasu SE MSi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang penguatan kolaborasi peningkatan perekonomian desa di Ballroom Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Kamis (26/10/2023)
Turut hadir pada acara tersebut Rektor UGM Dr Handi Antonius, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, M Faisal, ST, Asisten III Setda Kampar, Ir Azwan MSi, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah SSTP, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Yuricho Efril SSTP, Kepala Dinas PMD, Lukmansyah Badoe, Kepala Bagian Hukum, Khairuman, Kepala Bagian Kerjasama, M Zaki Rahman, serta civitas Universitas Gajah Mada.
Pj bupati menyampaikan, dengan dilaksanakannya MoU tersebut berharap pemikiran Universitas Gajah Mada bisa diterapkan guna peningkatan perekonomian desa di Kabupaten Kampar.
Ia juga menyebutkan melalui program KKN bisa mengubah pola pikir masyarakat Kabupaten Kampar untuk lebih mendorong inovasi dari masyarakat dalam memajukan desa.
Dengan adanya Universitas Gajah Mada ia berharap bisa menerapkan pemikiran dalam menggali potensi-potensi di Kabupaten Kampar. Seperti pengembangan potonsi sektor pariwisata di Kabupaten Kampar yang akan mendukung perekonomian masyarakat.
Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwakili Sekretaris Bapeda Provinsi DIY Tri Retnani dalam sambutannya menyampaikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Sekolah Pascasarjana dan Pemerintahan Kabupaten Kampar diharapkan menjadi terobosan baru untuk mengembangkan SDM masyarakat desa masa akan datang.
Ia menjelaskan, dengan menggandeng Sekolah Pascasarjana UGM dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintahan patut di apresiasi, sebab saat ini dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan nyata untuk membentuk tenaga pemerintahan yang handal, inovatif dan profesional.
Selain itu tujuan dari PKS ini adalah mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan Pemda Kampar dan UGM saling mendukung untuk meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi dalam rangka pembangunan daerah. (Adv)