Indragiri Hilir,- Bantuan 3000 paket Ramadhan tahun 2024 senilai 1,6 milyar dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi tanda tanya arah penyaluranya. Sebab telah disorot oleh Dirjen Kementrian Agama RI, setelah dilakukan audit.
Meskipun temuanya bersifat administrasi, namun demikian, hal ini perlu juga menjadi perhatian karena telah melanggar SOP.
Paket BAZNAS Inhil tersebut berisi bahan makanan senilai Rp. 500 ribu. Tampak kiriman foto penampakan box paket tersebut berisi Beras, Sarung, Kopi, Teh, Susu, Minyak, Sarden dan Coklat bubuk bahkan Curriculum Vitae (riwayat hidup) Pj Herman saat itu.
Temuan paket BAZNAS saat itu dijabat oleh Pj. Bupati Herman. Pihak BAZNAS Inhil menyatakan, penyaluran paket BAZNAS diambil alih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Inhil.
"Sampai sekarang Pemkab Inhil belum menyerahkan kepada kami syarat syarat mustahik yang menerima paket tersebut, seperti KTP, KK dan SKTM," kata Ketua BAZNAS Inhil, HM Yunus Hasbi.
Kabar ketidakjelasan mustahik penerima paket BAZNAS Inhil sontak membuat mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menuntut Pemkab Inhil agar segera membuka data mustahik penerima bantuan 3000 paket ramadan 2024.
Hal ini dinilai sangat penting terutama untuk menjaga kepercayaan umat kepada Baznas Inhil.
"Demi menjaga kepercayaan umat atau masyarakat kepada lembaga negara, kami menuntut Pemkab Inhil sebagai pendistribusi agar segera membuka transparansi data penerima zakat (Mustahik)," pinta Kabid Pemberdayaan Umat HMI Ahmad Sencalang, Minggu (8/9/2024).
Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf juga tegaskan bahwa keterbukaan data Mustahik adalah hak umat.
Bantuan tersebut bersumber dari umat yang dermawan diperuntukkan kepada umat yang membutuhkan, seperti kaum fakir dan miskin, artinya bantuan tersebut dari umat untuk umat.
“Pemkab Inhil (saat itu) hanya penyalur, lalu kenapa kemudian enggan membuka data mustahik tersebut, yang mana ini sudah menjadi hak umat atau masyarakat. Hal inilah kemudian yang menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat. Dan apabila memang ada penyelewengan tentu itu merupakan tindakan yang sangat tercela," kata Yusuf.
Dalam pernyataannya yang disampaikan Yusuf juga memastikan persoalan ini akan menjadi atensi HMI.
“kami berharap Pemkab Inhil kooperatif dan membuka seterang-terangnya persoalan ini kepada Masyarakat.” Akhiri Yusuf.
.png)
.jpg)
Tulis Komentar